ADHIKARYACITRA.com – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PPP, Andri Hidayana, menyoroti kasus dugaan penahanan seorang ibu dan bayinya oleh sebuah klinik swasta di Palabuhanratu karena belum mampu melunasi biaya persalinan. Kejadian ini disebutnya mencederai prinsip kemanusiaan dalam layanan kesehatan.
Perempuan tersebut diketahui merupakan warga Kampung Tegal Pari, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Ia melahirkan di sebuah klinik yang berlokasi di Kampung Rancabungur, Jalan Cangehgar, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu. Namun usai persalinan, pihak klinik menagih biaya sebesar Rp15 juta dan meminta pasien membayar sedikitnya 70 persen dari total tagihan sebelum diperbolehkan pulang.
“Kami menerima laporan bahwa ibu dan bayinya belum bisa kembali ke rumah karena tidak mampu membayar biaya persalinan. Padahal, keluarga tersebut tergolong sangat tidak mampu dan tinggal di rumah bilik,” ujar Andri, Sabtu (13/4/2025).
Andri menyayangkan kejadian ini dan menilai semua pihak perlu mengambil pelajaran, mulai dari pasien hingga penyedia layanan kesehatan. Ia menekankan pentingnya kesiapan pasien, namun juga menuntut empati dari tenaga kesehatan.
“Pasien perlu memiliki kesiapan, tapi di sisi lain, tenaga medis juga harus lebih peka. Jangan sampai warga tidak mampu malah diarahkan ke fasilitas kesehatan swasta,” katanya.
Ia juga menyinggung dugaan kerja sama antara tenaga medis dan fasilitas kesehatan swasta yang berpotensi merugikan pasien dari kalangan ekonomi lemah.
“Jangan sampai muncul kesan adanya kolaborasi antara nakes dan pihak swasta hanya demi keuntungan. Pelayanan kesehatan harus dijalankan dengan mengedepankan kepatuhan pada aturan dan rasa kemanusiaan,” tegasnya.
Andri turut mengecam langkah klinik yang dinilainya tidak bijak dalam menangani persoalan administrasi pasien.
“Masalah administrasi seharusnya bisa diselesaikan secara persuasif, bukan dengan menahan pasien. Jangan sampai tindakan ini memicu keputusan nekat dari keluarga pasien, yang justru bisa menimbulkan persoalan baru,” tambahnya.
Ia bahkan menyarankan agar pemerintah menutup fasilitas kesehatan yang tidak mampu bersikap manusiawi dalam melayani masyarakat miskin.
“Kalau ada fasilitas kesehatan yang tidak bisa bersikap bijak terhadap situasi seperti ini, sebaiknya ditutup saja,” pungkasnya.
Admin
Komentar